Dewan Perwakilan Ohio telah meloloskan House Bill 116. RUU ini, yang diberi judul Ohio Blockchain Basics Act, menerima suara tegas 68 berbanding 26, menunjukkan dukungan bipartisan yang kuat.
Legislasi ini membebaskan transaksi kripto di bawah US$200 dari pajak capital gain di Ohio. Ini juga mencakup ketentuan untuk operasi penambangan kripto, menandai langkah besar menuju adopsi kripto di tingkat negara bagian.
Rancangan Undang-Undang Pembebasan Pajak Kripto Lolos dari DPR Ohio
Perwakilan Negara Bagian Steve Demetriou adalah sponsor utama RUU ini. HB 116 pertama kali diperkenalkan pada bulan Februari. RUU ini lolos dari Komite Teknologi dan Inovasi House dengan dukungan bipartisan bulat dalam pemungutan suara 13-0 sebelum maju ke House penuh.
Dalam pernyataannya, Perwakilan Demetriou menekankan bahwa RUU ini menciptakan ‘kerangka regulasi yang masuk akal’.
“Setelah kita meloloskan RUU ini, kita akan menjadi salah satu negara bagian pertama di negara ini yang menciptakan kerangka regulasi yang masuk akal untuk teknologi mutakhir ini dan industri terkait. Ini akan menunjukkan kepada hampir 2 juta warga Ohio yang memiliki aset digital, serta pengusaha di industri blockchain dan aset digital, bahwa kita mendukung mereka dan bahwa kita mendukung teknologi dan industri yang berkembang ini,” ujarnya.
Fokus legislasi ini pada pembebasan pajak untuk transaksi kripto kecil sangat patut diperhatikan. Dengan menghapus pajak capital gain pada transaksi di bawah US$200, RUU ini bertujuan untuk mendorong penggunaan mata uang kripto sehari-hari. Ini bisa mendorong adopsi yang lebih luas di kalangan warga Ohio.
“Ohio baru saja mengubah permainan untuk Bitcoin. Anda bisa membelanjakan hingga US$200 per transaksi untuk apa saja di Ohio, tanpa harus membayar pajak! Bayangkan membayar makan malam di restoran dengan Bitcoin, dan tidak perlu membayar pajak capital gain. Bullish,” seorang trader memposting.
RUU ini juga mempromosikan self-custody dengan mencegah pemerintah negara bagian atau lokal membatasi hak individu untuk menerima aset digital sebagai pembayaran untuk barang dan jasa legal. Ini memungkinkan individu untuk menyimpan aset digital menggunakan perangkat keras atau wallet yang di-host sendiri tanpa gangguan.
Selain itu, HB 116 berupaya untuk mengizinkan penambangan aset digital di area perumahan, dengan syarat mematuhi peraturan dan ketentuan lokal.
“Sebuah subdivisi politik dari negara bagian ini tidak boleh mengadopsi atau menegakkan peraturan, resolusi, regulasi, atau perintah yang khusus untuk bisnis penambangan aset digital yang tidak juga berlaku untuk bisnis serupa lainnya,” bunyi RUU tersebut.
RUU ini membebaskan mereka yang terlibat dalam penambangan aset digital, staking, atau exchange dari keharusan memiliki lisensi pengirim uang. Ketentuan kunci menjelaskan bahwa bisnis yang menawarkan penambangan kripto atau layanan staking tidak dianggap menawarkan sekuritas atau kontrak investasi, memberikan kejelasan hukum.
Sekarang, HB 116 akan bergerak ke Senat Ohio. Jika lolos di Senat, RUU ini akan menuju ke Gubernur Republik Mike DeWine untuk persetujuan akhir.
Sementara itu, HB 116 bukan satu-satunya RUU terkait kripto di Negara Bagian Buckeye. Mereka juga mempertimbangkan RUU cadangan Bitcoin, Senate Bill 57. Komite Lembaga Keuangan, Asuransi, dan Teknologi saat ini sedang mengevaluasi legislasi tersebut.
RUU ini bertujuan untuk mengintegrasikan mata uang kripto ke dalam sistem keuangan negara bagian Ohio. Ini memungkinkan entitas pemerintah menggunakan teknologi blockchain dan menerima mata uang kripto untuk pembayaran seperti pajak dan biaya. SB 57 juga mengusulkan pembuatan cadangan Bitcoin Ohio, yang akan mengelola investasi Bitcoin dengan protokol kustodi dan keamanan yang ketat.
Bendahara negara bagian akan bertanggung jawab untuk memperoleh Bitcoin sebagai investasi dan menahannya setidaknya selama lima tahun sebelum mengonversinya.
Beberapa negara bagian lain telah memperkenalkan RUU aset digital serupa. Bahkan, pada bulan Mei, Gubernur New Hampshire menandatangani RUU cadangan Bitcoin menjadi undang-undang, menjadikannya negara bagian AS pertama yang mengizinkan investasi dalam aset digital.
